Lampung Selatan,Kontannews.com- Dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi ketua DPD LPKSM-GML Kabupaten Lampung Selatan Husni Piliang meminta Kejari Lampung Selatan untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi insentif Sat Pol PP sampai ke akar-akarnya.
Hal tersebut disampaikan Husni Piliang saat disambangi awak media dikediamannya Minggu 5 November 2023.
Menurut Husni, dugaan korupsi insentif Sat Pol PP yang nominalnya mencapai kurang lebih Rp 7 M perlu penanganan yang lebih serius oleh Kejari Lampung Selatan, sebab ada kemungkinan dana yang diduga hasil korupsi tersebut mengalir ke pihak lain.
” Kejari Lamsel harus lebih serius tangani kasus ini, sebab ada kemungkinan dana hasil korupsi tersebut mengalir ke pihak lain,” Kata Husni.
Husni juga berharap dengan kepemimpinan baru di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, bisa menuntaskan kasus-kasus yang belum selesai termasuk dugaan korupsi insentif Sat Pol PP.
“Saya berharap Kajari yang baru ini lebih berani dalam memerangi para koruptor di bumi Khagom Mufakat ini, termasuk dugaan korupsi insentif Sat Pol PP yang sedang ditangani Kejari,” Tegas Husni.
Tambah Husni, Kejari Lampung Selatan juga diharapkan bisa membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Lampung Selatan dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi.
“Kejari Lamsel harus lebih membuka ruang baik untuk media, Ormas, maupun LSM, sehingga seluruh elemen masyarakat bisa berkontribusi untuk memberantas korupsi khususnya di Lampung Selatan,” Pungkasnya.
Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan para kuli tinta hendaknya Kejari Lampung Selatan untuk tidak pelit informasi apalagi sampai sulit ditemui, sebab baik wartawan, ormas maupun LSM ingin berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Jangan sampai wartawan mau ketemu aja sulit,” Seloroh Husni.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media Kejari Lamsel sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang pihak terkait namun belum juga ada tersangka kasus dugaan korupsi insentif Sat Pol PP tersebut.(TIM)