Bandar Lampung,Kontannews.com- Kementerian Sosial menegaskan tidak lagi menggunakan skema e-warong untuk menyalurkan bantuan sosial Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). untuk memberikan keleluasaan bagi penerimanya.
“Penyaluran BPNT itu kita sepakati dalam bentuk uang.kita tidak menggunakan e-warong lagi,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kantor Kementerian Sosial Jakarta hari rabu.
Mensos Risma mengatakan ketentuan tersebut menyikapi dari Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 bahwa bantuan sosial diperbolehkan penarikan tunai atau barang.
Selain itu, Kemensos juga berpedoman pada Surat Rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan saat penyaluran BPNT.
Sehingga telah disepakati bahwa penyalurannya berbentuk uang tunai melalui Bank Himbara, dan dapat ditarik melalui ATM rekening masing-masing penerima manfaat.
Namun berbeda yang terjadi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Marbau Mataram. Lebih kurang 600 KPM dipaksa oleh Pitra Artur selaku ketua Bumdes untuk membelanjakan bantuan BPNT nya ke Bumdes. Lebih parahnya lagi Ketua Bumdes yang juga anak dari Helmi kades Tanjung Baru ini menentukan besaran uang KPM yang harus dibelanjakan melalui kadus dan RT masing-masing. Tidak Ayal hal ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat terutama warga penerima KPM. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga penerima BPNT mereka dipaksa belanja 300 ribu dan ditukar dengan komoditi berupa 15 kg, gula putih 2 kg, minyak goreng 2 liter dan 1 1/2 kg telur. Dan bila dihitung total belanja KPM dikonfersi dengan harga warung komoditi tersebut diperkirakan hanya menghabiskan uang 250 ribu. Pertanyaan nya yang 50 ribu dikalikan 600 KPM kemana ?” .
Keluhan KPM tidak cukup sampai disitu, setelah komoditi tersebut sampai ke rumah kadus masing-masing masih KPM diminta 25 ribu oleh kadus dan RT dengan alasan untuk biaya transportasi. Luar biasa !!!
Beberapa kadus yang berhasil memberikan keterangan kepada media ini mengakui hal tersebut, mereka mengakui menerima keluhan dari warganya, tetapi hampir semua kadus tidak berani melakukan protes, karna takut ada dampak yang dapat terjadi dengan mereka.
“Memang mas, apa yang disampaikan masyarakat itu benar, 12 kadus yang ada di desa ini membebankan anggaran sebesar 25 ribu kepada setiap KPM itu sebagai biaya transportasi dari Bumdes ke dusun masing-masih, hanya kadus Armin Tanjung Rame saja yang minta 15 ribu kepada KPM karna dusunnya paling dekat dengan Bumdes.
Terkait keluhan KPM yang meminta supaya mereka belanja di warung tradional yang dekat, dan belanja sesuai kebutuhan warga itu pun sudah kami sampaikan kepihak Bumdes, tetapi Ketua Bumdes tetap memaksa harus belanja di bumdes dengan jumlah uang yang sudah di tentukan. Kami ga bisa berbuat apa-apa mas, karna Ketua Bumdes anak nya pak Kades. Kalau kami membantah, pasti akan berdampak kepada kami mas, dimarah bahkan bisa diberhentikan dari jabatan kadus dan RT. Contohnya sudah ada kok, kadus yang berani membantah atau beda pendapat dipaksa menanda tangani surat pengunduran diri”. Jelas kadus yang minta identitasnya tidak sebutkan.
Sementara Pitra Artur selaku ketua Bumdes yang diminta keterangannya via WatsApp mengakui bahwa dirinya memaksa KPM melalui kadus masing-masing untuk belanja di Bundes dengan dalih keuntungan dari penjulanan sembako tersebut dapat mebambah PAD desa. Sementara ketika ditanya mengapa jumlah uang belanja KPM tidak sesuai dengan komiti sembako yang didapat oleh warga, Pitra Artur tidak bisa menjawab.Dia meminta media ini langsung menghubungi Dian Cv. Soluna.
” Benar mas saya menekankan warga penerima KPM melalui kadus dan RT untuk belanja di Bumdes, alasan saya kalau belanja di bumdes desa dapat PAD beda bila KPM belanja di warung biasa. Terkait komoditi yang diberikan ke warga tidak sesuai dengan nilai uang Rp.300 ribu, abang komunikasi langsung saja dengan ibu Dian Cv. Soluna karna dia yang mengisi barangnya” jelas Pitra Artur.
Menurut informasi yang didapat Dian Cv. Soluna masih bekarjasama dengan beberapa pihak Desa yang nakal di Kecamatan Merbau Mataram.
Sampai berita ini di muat, belum ada tangapan dari pihak kecamatan Merbau Mataram dan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan. (Feki Harison)