Lampung Utara,Kontannews.com-Pemerintah mengucurkan Anggaran program Sanimas SPALD-STA 2023 berupa pembuatan bilik toilet sebtik tenk dan sumur resapan bagi masyarakat yg belum memiliki Closet (WC) yang memenuhi standar kesehatan dengan kreteria penerima memilik ibu hamil, Baduta, Stanting ( kekurangan Gizi/gizi buruk) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Namun tidak demikian yang terjadi di Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah. Program SPALD-STA diduga tidak tepat sasaran dan dijadikan ajang korupsi dan sebagai alat kampanye untuk mencari simpati warga oleh “Hasan” mantan kades non aktif yang mencalonkan diri menjadi kades kembali.
Salah satu masyarakat yaitu “HR” Mempertanyakan dan membuka aspirasinya terhadap media ini minggu 18/06/2023.
HR mengatakan bahwa Pemerintah sebelum nya yang menjabat pilih kasih bahkan Tidak tepat Sasaran.
“Banyak warga yang mampu dan sudah memiliki Wc mas bahkan memiliki Wc lebih dari satu, masih saja menerima bantuan Contohnya seperti rumah milik warga bernama Made mas Made sudah memiliki Wc dua unit, tapi oleh desa masih diberi bantuan Wc” Ujar HR Masyarakat setempat.
“Program SPALD- STA karna dipandang orang tersebut punya pengaruh untuk dapat memenangkan Hasan dalam pemilihan Kades. Sementara masih banyak warga yg kurang mampu yang memenuhi kreteria tidak tersentuh bantuan karna dipandang tidak akan memilih Hasan kades non aktif” Tambahnya.
Masih kata “HR”
Diduga Anggaran tersebut digunakan untuk biaya politik Hasan mencalonkan diri menjadi kades kembali,
Dugaan ini menguat setelah melihat program SPALD-STA yang dikurangi anggarannya dengan mengurangi material besi dan yang lainnya. Selain itu pembangunan jalan lapen dan drainase yang semestinya selesai pada saat pencairan dana desa tahap pertama, tapi sampai dengan hari ini pembangunan jalan lapen dan Drainase baru terlihat ada tiga tumpukan batu material.
Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan masyarakat seperti kami” Ujar HR.
Sayangnya,Sampai berita ini ditirunkan baik Hasan selaku kades Non Aktif, ketua Pelaksana SPALD-STA, maupun TPK kegiatan Dana Desa Negeri Galih Rejo belum dapat dimintai keterangan dan tanggapan. (Tim)