Jakarta,Pertemuan lanjutan hari kedua Hizbillah, 19 Maret 2023 di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jl. Gùntur No. 49 Jakarta membabar program aksi dengan pengantar dari Prof.Dr Sri Bintang Pamungkas ( SBP ) yang mengungkapkan perlu dilakukan impicmen terhadap Presiden sesuai dengan pasal 7 B, UUD 1945 sesuai dengan koridor hukum dari Amandemen UUD 1945. Atas dasar UUD 1945 yang asli itu Impecmen bisa dilakukan seperti Soekarno hingga adanya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.
Setelah tahun 1971, pemerintahan peralihan baru melaksanakan Pemilu, tapi selalu menampilkan calon tunggal selama Soeharto berkuasa selama kekuasan Orde Baru, hingga masa transisi dari BJ. Habibie sampai Presiden Gus Dur, baru kemudian berlanjut kembali menjadi pemerintahan boneka Amerika dan sekarang didominasi oleh China.
“Jadi masalah bangsa Indonesia sekarang bukan saja adanya dari hasrat satu pihak yang ingin menunda Pemilu 2024. Itulah keresahan dari terbentuknya Hizbullah ingin mempercepat kembali kepada UUD 1945 yang asli” tandas Sri Bintang Pamungkas.
Tim Kerja Hizbullah sepakat dibentuk. Satu diantara yang menjadi andalan adalah devisi penggalangan massa aksi dalam upaya merajut segenap elemen pergerakan untuk bersinergi guna mendukung program dan aksi bersamaan dalam segenap program di Jakarta hingga ke daerah-daerah. Lalu semua gardu atau semacam posko Hizbullah segera dibangun tuntas selama bulan ramadhan. Demikian ungkap Sri Bintang Pamungkas yang percaya dengan Tentara Langit yang kelak akan menjadi kekuatan utama Hizbullah dalam menggapai tujuan yang mulian dan luhur demi dan untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia katanya menutup acara pertemuan Hizbullah. ( * )
Guntur 49, 19 Maret 2023